Peraturan Perundang-undangan

Berikut adalah Peraturan yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

  1. UU No. 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 thn 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah  No 74 Tahun 2008 tentang Guru
  4. Permendikbud No 5 Tahun 2012 Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Standar  Nasional Pendidikan

  1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Peraturan 8 Standar Pendidikan: Sumber BSNP

2.1.  Standar Isi: Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

2.2.  Standar Proses: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

  • Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  • Permendiknas  No 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

2.3.  Standar Kompetensi Lulusan:Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

2.4.  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: * Kompetensi pedagogik; * Kompetensi kepribadian; * Kompetensi profesional; dan * Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

  • Permendiknas  No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
  • Permendiknas  No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
  • Permendiknas  No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  • Permendiknas  No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
  • Permendiknas  No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
  • Permendiknas  No 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
  • Permendiknas  No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
  • Permendiknas  No 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.
  • Permendiknas  No 41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan.
  • Permendiknas  No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan.
  • Permendiknas  No 43 Tahun 2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.
  • Permendiknas  Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

2.5.  Standar Sarana Prasarana: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

  • Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
  • Permendiknas No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  • Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah  Luar Biasa.

2.6.  Standar Pengelolaan: Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

  • Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2.7.  Standar Pembiayaan: Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

  • Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  • Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

2.8.  Standar Penilaian: Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
  • Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
  • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas

  1. Permendiknas No. 39 Tahun 2009
  2. Permendiknas No 30 Tahun 2011 (Perubahan atas Permendiknas No. 39 Tahun 2009)

Penataan dan Pemerataan Guru

  1. Peraturan Bersama 5 Menteri :NOMOR 05/X/PB/2011 NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 NOMOR 48 Tahun 2011 NOMOR 158/PMK.01/2011 NOMOR 11 Tahun 2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS
  2. Petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 Menteri Tentang Penataan Pemerataan Guru PNS  (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama)

Angka Kredit

  1. Permendiknas No 18 Tahun 2005 Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru
  2. Permendiknas No 19 Tahun 2005  Penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas
  3. PermenPANRB No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
  4. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  5. Permendiknas No 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Lampiran. Format 1 dan 2, Format 3.

Penetapan Inpassing Guru Non PNS dan Angka Kreditnya

  1. Permendiknas No. 47 Tahun 2007
  2. Permendiknas No 22 Tahun 2010 (Perubahan atas Permendiknas No 47 Tahun 2007)

Kenaikan Pangkat PNS

  1. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000
  2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 (Peraturan Perubahan PP No. 99 tahun 2000)
  3. Keputusan Kepala BKN No 12 Tahun 2002 tentang pelaksanaan PP No. 90 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dirubah dengan PP No. 12 Tahun 2002.
PENILAIAN KINERJA PNS
  1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 Tentang DP3 PNS.
  2. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Pengganti PP No 10 Tahun 1979)
 DISIPLIN PNS
  1. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
  2. Surat Edaran BAKN No 23 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
  3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS (Pengganti PP No 30 Tahun 1980)
  4. Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010  tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 (Pengganti  SE BAKN No 23 Tahun 1980)

KEPEGAWAIAN

  1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
  2. Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas  UU No 8 Tahun 1974.

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012

  1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004.
  3. UU No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 Tahun 2005 menjadi UU.
  4. UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004
  5. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  6. Permendikbud No 2 Tahun 2012,  tentang Pelimpahan sebagian urusan pendidikan kepada Gubernur
  7. Lampiran  Permendikbud No 2 Tahun 2012 .

HAK ASASI MANUSIA

Dalam menjalankan tugas sebagai guru harus juga tahu tentang hak asasi manusia terutama tentang perlindungan anak.  Hal ini dimaksudkan karena dalam bekerja seorang guru berhadapan dengan peserta didik yang juga adalah seorang anak.

  1. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  2. UU No 20 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
  3. UU No 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia
  4. UU No 1 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
  5. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

HAK CIPTA

  1. UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten
  2. UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

LAIN-LAIN

  1. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  2. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  5. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)

Satu Tanggapan to “Peraturan Perundang-undangan”

  1. wulucumbu Says:

    Makasih….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: